Apa Itu Kebijakan PSE?

GiateknoKebijakan PSE Indonesia, secara definisi, PSE adalah orang, penyelenggara negara, atau badan usaha, yang menyediakan, mengelola,atau mengoperasikan sistem elektronik kepada pengguna. Dalam PP 71/2019, terdapat kewajiban PSE, baik PSE Lingkup Publik maupun Privat, untuk melakukan pendaftaran layanannya ke Kominfo. Tujuannya untuk mengoordinasikan pemanfaatan teknologi informasi yang terdapat di Indonesia.

Dalam hal pendaftaran PSE Lingkup Privat, mekanismenya diatur dalam Permen Kominfo 5/2020. Pada aturan itu, pendaftaran PSE Lingkup Privat dilakukan lewat mekanisme Online Single Submission (OSS).

Pendaftaran wajib dilakukan oleh PSE Lingkup Privat, seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan sebagainya, agar mendapat semacam izin mengoperasikan layanan sistem elektroniknya di Indonesia. Untuk mendapatkan izin itu, PSE Lingkup Privat harus mengajukan permohonan pendaftaran ke Kominfo yang memuat tentang informasi sebagai berikut:

  • Gambaran umum pengoperasian sistem elektronik yang terdiri dari nama sistem elektronik, alamat IP server, keterangan data pribadi yang diproses, lokasi pengelolaan sistem elektronik, sertifikat keamanan, dan sebagainya.
  • Kewajiban untuk memastikan keamanan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Kewajiban melakukan perlindungan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Kewajiban untuk melakukan uji kelaikan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bila PSE Lingkup Privat tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan tersebut, maka bakal dikenai sanksi administratif. Adapun sanksi administratif itu adalah berupa pemutusan akses atau pemblokiran terhadap sistem elektronik miliknya.

PSE Yang Belum Daftar

Mengingat batas waktu pendaftaran kian dekat, masih banyak nama besar PSE Lingkup Privat yang populer di Tanah Air, yang belum terlihat terdaftar di laman PSE Kominfo. Pantauan KompasTekno di laman pse.kominfo.go.id pada Senin (18/7/2022), PSE besar seperti Google, Facebook, WhatsApp, Instagram, Netflix, Twitter, Zoom, hingga YouTube masih belum muncul sebagai PSE terdaftar.

Dengan belum melakukan pendaftaran, berarti beberapa layanan dari perusahaan tersebut bakal berpotensi diblokir. Belum diketahui apa penyebab perusahaan teknologi tersebut belum melakukan pendaftaran. Padahal, Kominfo sudah melayangkan imbauan pendaftaran PSE sejak tahun lalu. Namun pada akhir Juni lalu, KompasTekno sempat menghubungi dua platform besar yang beroperasi di Indonesia yakni Meta (Facebook, WhatsApp, IG) maupun Twitter.

Tidak Akan Langsung Diblokir?

Dalam hal pengenaan sanksi administratif atau pemblokiran layanan, sesuai Permen Kominfo 5/2020, Kominfo akan berkoordinasi dengan otoritas atau kementerian yang lain dulu. Dedy juga menjelaskan, setelah dilakukan koordinasi dengan kementerian lain maka Kominfo bakal berkomunikasi dengan PSE yang belum terdaftar, untuk menanyakan alasannya. “Jika tidak ada penjelasan yang cukup bisa diterima oleh Kementerian Kominfo, maka sesuai dengan PM 5/2020 dan revisinya, maka kami akan langsung melakukan pemutusan akses,” kata Dedy.

Dengan adanya proses komunikasi tersebut, berarti PSE Lingkup Privat yang belum daftar, kemungkinan besar tidak bakal langsung diblokir setelah 20 Juli 2022. Kemudian, bila PSE Lingkup Privat terlanjur diblokir, akses layanannya pun masih bisa dibuka kembali atau dinormalisasi.

Agar bisa dinormalisasi, PSE yang terlanjur diblokir harus melaksanakan kewajiban sesuai aturan yang berlaku di Indonesia. Demikian penjelasan seputar wacana Kominfo blokir WhatsApp, Instagram, Facebook, dan Google, yang bakal berlaku mulai 20 Juli mendatang, semoga bermanfaat.

Latest articles

spot_imgspot_img

Related articles

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_imgspot_img