Home Blog Page 2

VR-Chat, Ruang Virtual Yang Masih Dicintai Banyak Gamers

0

GiateknoInfo Digital VR-Chat adalah sebuah lingkungan yang dibuat untuk mereka yang memiliki kacamata virtual reality (VR) dan ingin melakukan interaksi di dalam lingkungan virtual.

Menariknya, baik mereka yang memiliki atau atau tidak memiliki kacamata VR ini bisa mengakses ruang chat atau game ini untuk menikmati interaksi serta permainan-permainan kecil (minigame) yang tak terhitung jumlahnya.

Pada artikel ini, kita akan berbicara tentang VR-Chat yang kini telah menjadi rumah baru untuk para penikmat pop-culture ada games.

VR-Chat dirilis gratis di Steam pada 1 Februari 2017 untuk windows, Oculus RIFT dan HTC Vive. Game atau Jaringan Sosial ini memungkinkan pemainnya membuat dan membentuk karakter dan memasuki lingkungan online untuk mengobrol dan berinteraksi melalui obrolan suara, pesan, gerakan, dan emoji.

VR-Chat memiliki beberapa minigame seperti tenis, bowling, mengambil bendera dan disk, serta interaksi seperti menari, restoran dan Stand Up. Game ini terbuka dan memungkinkan siapa saja untuk membuat Game mereka, memungkinkan mode dan interaksi Game tanpa batas.

Interaksi Para Gamers di Dalam VR-Chat

VR-Chat, Rumah Bagi Para Pengila Pop-culture

Game ini sangat menarik karena memungkinkan pemain untuk membuat skin karakter mereka sendiri untuk digunakan. Saat memasuki game, pemain akan menemukan beberapa karakter dari anime, game, dan ikon lainnya.

Karena ini adalah permainan terbuka tanpa aturan, Pemain dapat menemukan banyak percakapan dan hal yang tidak menyenangkan. Meskipun tim mencoba untuk mengawasi kulit yang dibuat, masih mungkin untuk menemukan hal-hal tertentu. Pemain dapat menemukan beberapa video menyenangkan di dalam obrolan VR.

Berikut ini adalah gambaran bagaimana para pemain VR-Chat menikmati forum virtual ini :

Intel Mulai Produksi Chip untuk MediaTek

0

GiateknoInfo Digital, Intel mengumumkan kerja samanya dengan MediaTek, yaitu produksi chip untuk Mediatek di Intel Foundry Services.

Tujuan dari kerja sama ini adalah agar MediaTek punya pemasok yang lebih seimbang, yaitu dengan mengandeng perusahaan pembuat pembuat chip di Amerika Serikat dan Eropa.

Sebelumnya Intel juga menandatangani perjanjian sejenis dengan Qualcomm. Sebelumnya Intel lebih dikenal sebagai perusahaan yang mendesain dan memproduksi chip untuk mereka sendiri.

Namun mulai 2021 lalu mereka mulai membuka fasilitasnya produksi chipnya untuk perusahana lain, yaitu dengna merilis Intel Foundry Services (IFS). MediaTek adalah salah satu konsumen besar pertama untuk layanan tersebut.

Intel Produksi Chipset Mediatek

“Kami punya kombinasi yang tepat antara teknologi proses yang canggih dan kapasitas geografis yang tersebar untuk membantu MediaTek mencapai semiliar perangkat terkoneksi di berbagai aplikasi,” lanjutnya.

Intel memang tak secara spesifik menyebut isi perjanjian kerja sama tersebut. Namun yang jelas Intel menyebut Mediatek berencana menggunakan teknologi Intel untuk memproduksi sejumlah chip yang akan dipakai di bermacam perangkat.

“MediaTek sejak lama mengadopsi strategi multi courcing. Kami punya perjanjian kerja sama pembuatan data card 5G dengan Intel, dan kami memperluas kerja sama kami untuk memproduksi perangkat smart edge menggunakan Intel Foundry Services,” jelas NS Tsai, Corporate SVP Platform Technology & Manufacturing Operations MediaTek.

“Dengan komitmennya untuk meningkatkan kapasitas, IFS memberikan keuntungan bagi Mediatek karena kami terus mencari kesempatan untuk memecah rantai pasokan,” tambahnya.

Secara geografis, IFS memang punya keuntungan tersendiri dibanding perusahaan pembuat chip lain seperti TSMC dan Samsung. Dua rivalnya itu berlokasi di Asia, sementara Intel berada di Amerika Serikat, dan bakal melakukan ekspansi ke Eropa.

5,4 Juta Data Pengguna Twitter Bocor!

0

GiateknoInfo Digital, Media sosial Twitter dilaporkan mengalami kebocoran data. Peretas alias hacker disebut mencuri data 5,4 juta akun, lalu menjualnya di forum online dengan 30.000 dollar AS atau setara Rp 449 juta. Menurut laporan 9to5mac, data milik 5,4 juta akun pengguna Twitter yang dicuri meliputi detail kontak seperti nomor telepon dan alamat e-mail.

Detail kontak itu sekarang masih ditawarkan dijual di forum online bernama “Breach Forums”. Hacker menggunakan akun bernama “Evil” untuk menjual 5.485.636 data nomor telepon dan alamat e-mail pengguna Twitter tersebut.

Hacker mengeklaim bahwa data tersebut meliputi pengguna Twitter dari kalangan selebriti, perusahaan, pengguna acak dan lainnya.

Hacker tersebut juga menyertakan sample data curian. Situs pegiat privasi dan keamanan online, Restore Privacy pun mengunduh database sampel tersebut untuk verifikasi dan analisis.

Setelah diperiksa, menurut Restore Privacy, sampel dari seluruh data dicuri itu berasal dari pengguna di seluruh dunia dengan informasi profil publik, serta e-mail atau nomor telepon pengguna Twitter yang digunakan pada akun tersebut.

“Semua sampel yang kami lihat cocok dengan orang-orang di dunia nyata yang dapat dengan mudah diverifikasi dengan profil publik di Twitter,” tulis laporan Restore Privacy.

Gara-gara kerentanan bulan Januari

Laporan Restore Privacy menyebutkan, hacker mencuri data pengguna dengan memanfaatkan kerentanan atau celah (vulnerability) Twitter yang ditemukan pada Januari 2022.

Kerentanan ini pertama kali dilaporkan pengguna “zhirinovskiy” dari HackerOne, sebuah platform bagi para hacker untuk mendapat uang dari bug bounty. Kerentanan Twitter tersebut memungkinkan hacker memasukkan nomor telepon atau alamat e-mail, dan kemudian menemukan username Twitter (ID Twitter) terkait.

Ini adalah pengidentifikasi internal yang digunakan oleh Twitter, tetapi dapat dengan mudah dikonversi ke username (handle) pengguna Twitter. Kemungkinan, hacker memperoleh database nomor telepon dan alamat e-mail dari kebocoran data layanan lain, kemudian menggunakan celah tersebut untuk mencari username Twitter yang sesuai.

Menurut akun HakcerOne zhirinovskiy, ini adalah ancaman serius. Sebab, hacker tidak hanya dapat menemukan pengguna yang telah membatasi kemampuan untuk ditemukan melalui email/nomor telepon.

Tetapi, hacker dengan pengetahuan dasar tentang skrip atau coding, juga dapat menghitung sebagian besar basis pengguna Twitter yang tidak tersedia untuk membuat database dengan koneksi telepon/e-mail ke username). Basis data pengguna tersebut dapat dijual kepada pihak jahat untuk tujuan periklanan, atau untuk tujuan menandai selebriti dalam kegiatan jahat yang berbeda, sebagaimana dihimpun KompasTekno dari 9to5mac, Senin (25/7/2022).

Ancaman pishing

Twitter sendiri belum memberikan penjelasan soal kerentanan dan dugaan kebocoran data ini. Selain itu, belum ada cara untuk memeriksa apakah akun Anda termasuk dalam pelanggaran data Twitter kali ini. Namun, satu hal yang perlu diwaspadi pengguna setelah insiden dugaan kebocoran data adalah serangan phishing. Phising adalah sebuah upaya menjebak korban untuk mencuri informasi pribadi, seperti nomor rekening bank, kata sandi, dan nomor kartu kredit.

Aksi phising bisa dilancarkan melalui berbagai media seperti e-mail, media sosial, panggilan telepon, dan SMS, atau teknik rekayasa sosial dengan memanipulasi psikologis korban. Untuk itu, pengguna Twitter perlu waspada. Jika pengguna menerima pesan, baik di media sosial, e-mail, panggilan telepon, dan SMS, yang meminta pembaruan atau verifikasi data pengguna, sebaiknya identifikasi pesan secara menyeluruh terlebih dahulu.

Pesan phising biasanya akan berisi kesalahan pengetikan atau kesalahan tata bahasa. Selain itu, pesan phising juga akan menggiring pengguna untuk mengklik tautan yang beirisi situs mirip dengan versi aslinya.

Batas Waktu Pendaftaran PSE Sudah Selesai, Berikut Aplikasi yang Aman dan Terancam Blokir Kominfo

0

GiateknoInfo Digital, Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat sudah ditutup. Sederet aplikasi akan aman dan ada juga yang terancam diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Siapa saja mereka?
Jelang penutupan pendaftaran, banyak nama-nama perusahaan teknologi raksasa yang terpampang dalam daftar PSE Lingkup Privat Kominfo, baik sebagai PSE asing maupun PSE domestik.

Perusahaan yang dimaksud, seperti dua layanan milik Apple, yaitu App Store dan iCloud. Lalu ada Twitter, Tinder, Call of Duty Mobile, Line, Zoom, Smadav, Line, PUBG Mobile, WeChat, Get Contact, HBO Go, We TV, Snapchat, Valorant, Indodax, Zalora.

Layanan di bawah payung Meta, yakni Facebook, WhatsApp, Instagram terdaftar sebagai PSE asing. Selain itu ada nama Telegram, Gojek, Netflix, Shopee, Genius, Genshin Impact, Ragnarok X: Next Generation, Free Fire, Microsoft Cloud, Mi Chat, Gopay, Ovo, Tiktok, Capcut, myPertamina, Mobile Legends, Spotify, Netflix, dan Traveloka yang sudah terdaftar PSE Lingkup Lingkup Privat terlebih dahulu.

Sampai pendaftaran ditutup 20 Juli 2022 pada pukul 23.59 WIB, tidak ada nama Google, YouTube, maupun Disney Hotstar di dalam daftar PSE Lingkup Privat Kominfo. Tentu, perusahaan tersebut terancam pemblokiran Kominfo.

Sebelumnya, Kominfo mengungkapkan apabila perusahaan yang beroperasi secara digital di Indonesia, tidak mendaftarkan diri sebagai PSE Lingkup Privat lewat tanggal 20 Juli 2022, maka otomatis berubah menjadi ilegal.

Hal itu merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat.

Dirjen Aptika Kementerian Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan, sanksi diterapkan secara bertahap, mulai dari teguran tertulis, denda administratif, hingga pemutusan akses atau pemblokiran.

“Begitu tanggal 21 Juli sudah mulai proses review. Saat ini kami juga sudah mulai mendata, tinggal nanti dilihat apakah diberi teguran dulu, sanksi denda, atau diblokir,” ujar Semuel.

Apa Yang Akan Terjadi Jika Google Dan Website Lain Tidak Mendaftar PSE Kominfo?

0

GiateknoInfo Digital, Kementerian Komunikasi dan Informatika menetapkan tenggat pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) baik domestik maupun privat pada 20 Juli 2022. Artinya, tenggat pendaftaran PSE akan ditutup besok, atau hanya tersisa sehari lagi. Jika hingga tenggat tersebut PSE yang beroperasi di Indonesia belum mendaftar, mereka berpotensi diblokir.

Pantauan kami per hari ini, Selasa (19/7/2022), PSE besar seperti Google, WhatsApp dan Twitter belum terdaftar di situs PSE Kominfo pse.kominfo.go.id. Khusus untuk grup Meta, tinggal WhatsApp yang belum terdaftar, sementara Instagram dan Facebook sudah.

Dihubungi KompasTekno pada Senin (18/7/2022), Google sendiri menyatakan akan mengambil tindakan yang sesuai. “Kami mengetahui keperluan mendaftar dari peraturan terkait, dan akan mengambil tindakan yang sesuai dalam upaya untuk mematuhi,” kata perwakilan Google kepada KompasTekno.

Layanan Google dan Meta, khususnya WhatsApp terbilang krusial karena dipakai oleh masyarakat di Indonesia untuk beragam kepentingan. Untuk itu, keduanya menjadi perhatian karena jika diblokir Kominfo, akan berdampak pada aktivitas masyarakat.

Lantas bagaimana jika Google dan WhatsApp keukeuh atau bersikeras tidak mendaftar PSE? Menurut Ketua Lembaga Riset Siber Indonesia CISSReC, Pratama Persadha, jika Google diblokir Kominfo di Indonesia, penerapan aturan PSE Kominfo akan mendapat banyak penolakan dari masyarakat. Sebab, penerapan berbagai layanan Google seperti Google Search, Google Maps, Google Classroom, Drive, Workspace hingga YouTube sudah menjangkau beragam elemen masyarakat termasuk kampus, perkantoran hingga pemerintah. Dampak yang paling parah adalah ketika Google diblokir, aplikasi maupun layanan Google di smartphone Android tidak akan berfungsi.

“Untuk Google memang akan lebih banyak mendapatkan penolakan masyarakat, karena pemakaiannya sudah sampai ke berbagai elemen masyarakat. Mulai dari kampus, perkantoran sampai pemerintah memakai layanan Google,” kata Pratama kepada KompasTekno. “Belum lagi YouTube yang di bawah Google, sudah menjadi platform mencari uang banyak pihak. Namun yang paling parah adalah layanan Google di smartphone android, bila diblokir maka banyak layanan yang tidak berfungsi,” imbuh Pratama.

Tak hanya Google, layanan WhatsApp milik Meta juga digunakan masyarakat di Indonesia untuk berkomunikasi dengan orang lain. Aplikasi ini bahkan menurut Pratama, sudah menjadi aplikasi pesan instan utama yang dipakai masyarakat saat ini. Untuk itu, menurut Pratama, diperlukan perpanjangan masa pendaftaran dan sosialisasi ke masyarakat tentang pendaftaran PSE.

“Perlu jeda waktu agak lama untuk sosialisasi masyarakat dan juga memberi waktu pada Facebook selaku ‘pemilik’ Whatsapp untuk melakukan pendaftaran PSE ke Kominfo,” kata Pratama.

“Masyarakat akan mengerti bila ada pendekatan komunikasi dari jauh hari. Masih ada beberapa hari untuk pemerintah lewat Kominfo memberikan penjelasan bahwa bila FB dan Twitter tidak segera memenuhi syarat beroperasinya PSE di Tanah Air, maka layanan FB dan Twitter di blokir sementara sampai mereka memenuhi syarat,” ujar Pratama.

Hal senada juga dikatakan oleh pengamat IT dan keamanan siber, Teguh Aprianto. Menurutnya, praktik blokir sesuai dengan Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 yang mengatur PSE Lingkup Privat, akan menganggu banyak bisnis dan komunikasi.

“Jika mereka (Kominfo) langsung main blokir gitu aja, banyak usaha yang akan terganggu, banyak komunikasi yang akan terganggu, bahkan komunikasi pemerintah itu sendiri, Jadi saya yakin walaupun sudah ada tanggal berlaku, penerapannya nggak akan langsung. Ruang dialog akan berlangsung sampai ketemu titik,” ujar Teguh dihubungi KompasTekno.

Sanksi Untuk Web Yang Tidak Mendaftar

Berdasarkan Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 Pasal 7, PSE yang tidak melakukan pendaftaran akan diputus aksesnya atau diblokir dari Indonesia. Meski demikian, Kominfo menegaskan bahwa PSE yang tidak terdaftar sampai tenggat 20 Juli nanti, tidak akan langsung diblokir.

Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate, jika aplikator atau PSE tidak segera mendaftarkan diri di halaman PSE Kominfo, maka mereka akan dikenai sanksi administrasi. Kendati demikian, Johnny belum menjabarkan seperti apa sanksi administrasi tersebut. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa hal ini jangan dijadikan alasan oleh PSE Lingkup Privat untuk berbuat tidak sejalan dengan aturan.

Juru Bicara Kominfo, Dedy Permadi pada 22 Juni lalu juga menjelaskan bahwa Kominfo akan melakukan identifikasi PSE mana saja yang belum mendaftar pada 20 Juli 2022, atau saat tenggat pendaftaran berakhir. Setelah melakukan identifikasi, pihaknya akan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk menjadi pengampu. Misalnya ada platform financial technology (fintech) yang belum mendaftar, maka Kominfo akan berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan.

Atau misalnya PSE yang belum mendaftarkan diri merupakan platform game, maka Kominfo akan berkoordinasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).

“Setelah pengecekan dan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, maka kami kemudian akan mengomunikasikan dengan PSE tersebut untuk bisa memberikan penjelasan ‘mengapa kok belum mendaftar?'” kata Dedy.

“Jika tidak ada penjelasan yang cukup bisa diterima oleh Kementerian Kominfo, maka sesuai dengan PM 5/2020 dan revisinya, maka kami akan langsung melakukan pemutusan akses,” lanjut Dedy.

Dengan kata lain, PSE Lingkup Privat seperti Google, Facebook, WhatsApp, Instagram, yang belum mendaftar hingga 20 Juli 2022, tidak akan langsung diblokir oleh Kominfo. Sebab, Kominfo akan melakukan indentifikasi dan meminta penjelasan dari PSE bersangkutar terlebih dahulu.

Google, Facebook, WhatsApp Belum Juga Daftar PSE Jelang Ancaman Blokir Kominfo

0

GiateknoInfo Digital, Tenggat waktu pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat, baik asing maupun domestik yang beroperasi di Indonesia semakin dekat, yakni 20 Juli 2022 atau dua hari lagi. Meski tenggat waktu semakin dekat, masih banyak nama besar PSE Lingkup Privat yang populer di Tanah Air yang belum terlihat terdaftar di laman PSE Kominfo.

PSE lingkup privat sendiri merupakan individu orang, badan, atau kelompok masyarakat yang menyediakan layanan sistem elektronik, seperti misalnya Google, Facebook, WhatsApp, Zoom, dll. Pantauan KompasTekno di laman pse.kominfo.go.id pada Senin (18/7/2022), PSE besar seperti Google, Facebook, WhatsApp, Instagram, Netflix, Twitter, Zoom, hingga YouTube masih juga belum kelihatan terdaftar.

Padahal, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Nomor 5 Tahun 2020 mewajibkan seluruh PSE Lingkup Privat di Indonesia untuk mendaftarkan diri ke Kominfo paling lambat pada 20 Juli 2022. Bila belum mendaftar setelah lewat dari tenggat waktu tersebut, Kominfo menegaskan, akses platform atau situs milik PSE Lingkup Privat berpotensi diblokir.

Ini artinya, PSE populer seperti yang disebutkan di atas terancam diblokir bila tidak segera mendaftarkan diri. Belum diketahui apa penyebab perusahaan teknologi tersebut belum melakukan pendaftaran. Padahal, Kominfo sudah melayangkan imbauan pendaftaran PSE sejak tahun lalu.

Namun pada akhir Juni lalu, KompasTekno menghubungi dua platform besar yang beroperasi di Indonesia yakni Meta (Facebook, WhatsApp, IG) maupun Twitter. Keduanya memilih bungkam terkait alasan perusahaan belum memenuhi kewajiban untuk mendaftar PSE. Twitter hanya berkata pihaknya masih memantau dan menganalisis situasi. Sementara Google, menyatakan akan mematuhi aturan yang berlaku. “Kami mengetahui keperluan mendaftar dari peraturan terkait, dan akan mengambil tindakan yang sesuai dalam upaya untuk mematuhi,” kata perwakilan Google kepada KompasTekno pada 27 Juni lalu. Namun, hingga kini, nama perusahaan mesin pencarian raksasa itu juga masih belum terlihat terdaftar di laman PSE Kominfo.

Di sisi lain, sudah banyak pula nama-nama PSE Lingkup privat, baik asing maupun domestik yang sudah terdaftar di laman PSE Kominfo. Sebut saja seperti TikTok, Spotify, Linktree, Gojek, Tokopedia, OVO, Blibli, Bibit, Traveloka, Viu, dan lainnya.

20 Juli, Google, Facebook, Instagram Wajib Daftar di Indonesia atau Diblokir

0

GiateknoKominfo, Setelah sempat diundur, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 (Permenkominfo 5/2020) tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat, dijadwalkan akan berlaku mulai Rabu, (20/7/2022). Semula, PSE Lingkup Privat di Indonesia, seperti Google, Facebook, Twitter, TikTok, dkk, wajib mendaftarkan diri paling lambat Mei 2021.

Namun, Kominfo memperpanjang masa waktu pendaftaran hingga Desember 2021. Kini, Juru bicara Kementerian Kominfo, Dedy Permadi mengumumkan, seluruh PSE Lingkup Privat di Indonesia wajib untuk mendaftarkan diri paling lambat 20 Juli 2022 mendatang. Bila tidak mematuhinya, layanan milik PSE di atas dapat diblokir.

“PSE Lingkup Privat, baik domestik maupun asing, yang tidak melakukan pendaftaran hingga tanggal 20 juli 2022 akan dilakukan pemutusan akses oleh Kementerian Kominfo,” kata Dedy. Tenggat waktu pendaftaran PSE hingga tanggal 20 Juli 2022 itu didasarkan pada dua rujukan aturan. Pertama, Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Kedua, Pasal 47 Permenkominfo 5/2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat dan perubahannya, yaitu Permenkominfo Nomer 10 Tahun 2021. Dedy menjelaskan, kedua regulasi tersebut mengamanatkan PSE Lingkup Privat, baik domestik dan asing, melakukan pendaftaran paling lambat 6 bulan sejak sistem online single submission-risk based approach (OSS-RBA) beroperasi.

Pendaftaran PSE melalui sistem OSS-RBA itu sendiri efektif berlaku sejak 21 Januari 2022. Jadi, jika dihitung, tenggat atau batas waktu pendaftaran PSE 6 bulan sejak 21 Januari 2022 jatuh pada 20 Juli mendatang. Bila belum mendaftar setelah lewat dari tenggat waktu tersebut, Dedy menegaskan, akses platform atau situs milik PSE Lingkup Privat berpotensi diblokir. “PSE Lingkup Privat, baik domestik maupun asing, yang tidak melakukan pendaftaran hingga tanggal 20 juli 2022 akan dilakukan pemutusan akses oleh kementerian kominfo,” lanjut Dedy.

Ketentuan tersebut termuat dalam Pasal 7 ayat 2 dalam Permenkominfo 5/2020 yang berbunyi, “Dalam hal PSE Lingkup Privat tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Menteri memberikan sanksi administratif berupa pemutusan akses terhadap Sistem Elektronik (access blocking)”. Karena tenggat waktu sudah dekat, yakni sekitar 1 bulan lagi, Dedy mengimbau kepada seluruh PSE di Indonesia yang memenuhi syarat, untuk segera melakukan pendaftaran di sistem OSS-RBA agar tidak dilakukan pemutusan akses pada platformnya.

Apa Itu PSE?

Dalam Permenkominfo 5/2020 itu, Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat didefinisikan sebagai penyelenggaraan Sistem Elektronik oleh orang, badan usaha, dan masyarakat. Adapun Sistem Elektronik yang wajib didaftarkan seperti portal atau situs, hingga aplikasi dalam jaringan yang dijalankan dengan internet.

Dengan begitu, PSE Lingkup Privat seperti Google, Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, Twitter, dan platform digital lainnya diwajibkan untuk melakukan pendaftaran. Dari pantauan KompasTekno di laman PSE Kominfo, Rabu siang, ada sejumlah nama-nama PSE Lingkup Privat besar yang sudah terdaftar di laman PSE Kominfo, seperti Gojek, Tokopedia, OVO, Blibli, Telkomsel, Bibit, Traveloka, dan lainnya. Nama-nama PSE Lingkup Privat besar nampak belum terdaftar di laman PSE Kominfo, di antaranya Facebook, WhatsApp, Instagram, Google, Netflix, Twitter, Telegram, Zoom, dan YouTube.

Wajib Setor Data Ke Pemerintah

Secara garis besar, Permenkominfo 5/2020 ini mengatur hal-hal seperti pendaftaran, tata kelola moderasi informasi atau dokumen elektronik, dan permohonan pemutusan akses atas informasi/dokumen yang dilarang, serta sanksi administratif yang mungkin dijatuhkan pada PSE yang ada di Indonesia.

Di samping itu, aturan ini juga mengatur pemberian akses data pribadi untuk kepentingan pengawasan penegakan hukum. Secara spesifik, ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 21 di mana PSE Lingkup Privat wajib memberikan akses terhadap Sistem Elektronik dan/atau data elektronik kepada Kementerian atau lembaga serta aparat penegak hukum, dalam rangka pengawasan dan penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ada juga Pasal 36 ayat 5 yang mengatur pemberian akses Data Pribadi Spesifik oleh PSE kepada Aparat Penegak Hukum. Pasal tersebut berbunyi, “PSE Lingkup Privat memberikan akses terhadap Data Pribadi Spesifik yang diminta oleh Aparat Penegak Hukum dalam hal permintaan tersebut disampaikan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)”.

Dalam Permenkominfo 5/2020, yang dimaksud dengan “data pribadi spesifik” adalah, data yang berkaitan dengan informasi kesehatan, data biometrik, serta data genetika. Ada pula data soal kehidupan/orientasi seksual, pandangan politik, data anak, data keuangan pribadi, dan/atau data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Viral! WhatsApp, Facebook, Google Terancam Diblokir Kominfo di Indonesia!

0

GiateknoInfo Digital, Beberapa waktu belakangan ramai diperbincangkan tentang wacana Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang mengancam akan memblokir beberapa platform digital. Kominfo disebut akan memblokir WhatsApp, Instagram, Facebook, Google, dan platform digital lain dalam beberapa hari ke depan. Lantas, mengapa muncul wacana Kominfo ancam blokir WhatsApp dkk?

Wacana Kominfo blokir WhatsApp, Instagram, Facebook, atau Google, dkk telah bergulir sejak akhir bulan lalu, tepatnya pada 22 Juni 2022. Wacana ini berkaitan dengan imbauan mengenai batas akhir pendaftaran PSE (Penyelenggara Sistem Elektronik) di Indonesia.+

Pada 22 Juni lalu, Juru Bicara Kominfo, Dedy Permadi mengimbau, kepada para penyelenggara sistem elektronik yang beroperasi di Indonesia agar mendaftarkan diri ke sistem Kominfo, paling lambat 20 Juli 2022. “Batas waktu pendaftaran PSE Lingkup Privat, baik domestik maupun asing, melalui sistem online single submission-risk based approach (OSS-RBA) akan berakhir pada 20 Juli 2022,” kata Dedy di Gedung Kominfo, Jakarta Pusat, pada Rabu (22/6/2022).

Batas akhir waktu pendaftaran itu, dikatakan Dedy mengacu pada Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 tahun 2022 tentang Tanggal Efektif Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat pada 14 Juni 2022. Bila PSE Lingkup Privat, seperti WhatsApp, Facebook, dan sebagainya, belum juga mendaftarkan diri ke sistem Kominfo lewat dari 20 Juli 2022, Dedy mengatakan akses platform atau situs milik PSE Lingkup Privat berpotensi diblokir.

Pemblokiran layanan dari PSE Lingkup Privat tersebut setidaknya dilandasi dengan dua aturan. Pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 71/2019). Kedua, Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (Permen Kominfo 5/2020). Untuk lebih lengkapnya, berikut ulasan mengenai kebijakan PSE.

Apa Itu Kebijakan PSE?

0

GiateknoKebijakan PSE Indonesia, secara definisi, PSE adalah orang, penyelenggara negara, atau badan usaha, yang menyediakan, mengelola,atau mengoperasikan sistem elektronik kepada pengguna. Dalam PP 71/2019, terdapat kewajiban PSE, baik PSE Lingkup Publik maupun Privat, untuk melakukan pendaftaran layanannya ke Kominfo. Tujuannya untuk mengoordinasikan pemanfaatan teknologi informasi yang terdapat di Indonesia.

Dalam hal pendaftaran PSE Lingkup Privat, mekanismenya diatur dalam Permen Kominfo 5/2020. Pada aturan itu, pendaftaran PSE Lingkup Privat dilakukan lewat mekanisme Online Single Submission (OSS).

Pendaftaran wajib dilakukan oleh PSE Lingkup Privat, seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan sebagainya, agar mendapat semacam izin mengoperasikan layanan sistem elektroniknya di Indonesia. Untuk mendapatkan izin itu, PSE Lingkup Privat harus mengajukan permohonan pendaftaran ke Kominfo yang memuat tentang informasi sebagai berikut:

  • Gambaran umum pengoperasian sistem elektronik yang terdiri dari nama sistem elektronik, alamat IP server, keterangan data pribadi yang diproses, lokasi pengelolaan sistem elektronik, sertifikat keamanan, dan sebagainya.
  • Kewajiban untuk memastikan keamanan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Kewajiban melakukan perlindungan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Kewajiban untuk melakukan uji kelaikan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bila PSE Lingkup Privat tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan tersebut, maka bakal dikenai sanksi administratif. Adapun sanksi administratif itu adalah berupa pemutusan akses atau pemblokiran terhadap sistem elektronik miliknya.

PSE Yang Belum Daftar

Mengingat batas waktu pendaftaran kian dekat, masih banyak nama besar PSE Lingkup Privat yang populer di Tanah Air, yang belum terlihat terdaftar di laman PSE Kominfo. Pantauan KompasTekno di laman pse.kominfo.go.id pada Senin (18/7/2022), PSE besar seperti Google, Facebook, WhatsApp, Instagram, Netflix, Twitter, Zoom, hingga YouTube masih belum muncul sebagai PSE terdaftar.

Dengan belum melakukan pendaftaran, berarti beberapa layanan dari perusahaan tersebut bakal berpotensi diblokir. Belum diketahui apa penyebab perusahaan teknologi tersebut belum melakukan pendaftaran. Padahal, Kominfo sudah melayangkan imbauan pendaftaran PSE sejak tahun lalu. Namun pada akhir Juni lalu, KompasTekno sempat menghubungi dua platform besar yang beroperasi di Indonesia yakni Meta (Facebook, WhatsApp, IG) maupun Twitter.

Tidak Akan Langsung Diblokir?

Dalam hal pengenaan sanksi administratif atau pemblokiran layanan, sesuai Permen Kominfo 5/2020, Kominfo akan berkoordinasi dengan otoritas atau kementerian yang lain dulu. Dedy juga menjelaskan, setelah dilakukan koordinasi dengan kementerian lain maka Kominfo bakal berkomunikasi dengan PSE yang belum terdaftar, untuk menanyakan alasannya. “Jika tidak ada penjelasan yang cukup bisa diterima oleh Kementerian Kominfo, maka sesuai dengan PM 5/2020 dan revisinya, maka kami akan langsung melakukan pemutusan akses,” kata Dedy.

Dengan adanya proses komunikasi tersebut, berarti PSE Lingkup Privat yang belum daftar, kemungkinan besar tidak bakal langsung diblokir setelah 20 Juli 2022. Kemudian, bila PSE Lingkup Privat terlanjur diblokir, akses layanannya pun masih bisa dibuka kembali atau dinormalisasi.

Agar bisa dinormalisasi, PSE yang terlanjur diblokir harus melaksanakan kewajiban sesuai aturan yang berlaku di Indonesia. Demikian penjelasan seputar wacana Kominfo blokir WhatsApp, Instagram, Facebook, dan Google, yang bakal berlaku mulai 20 Juli mendatang, semoga bermanfaat.

NieR Reincarnation : Tersedia Resmi Untuk Gamer Indonesia!

0

GiateknoNieR Reincarnation. Walaupun dilihat sebagai pangsa pasar game mobile terbesar di dunia, kebijakan yang mengitari soal prioritas rilis game mobile yang masih terperangkap pada konsep region memang berbeda-beda.

Ada yang langsung menjadikan Asia Tenggara, termasuk Indonesia sebagai prioritas, yang bahkan sudah mencicipi game yang dimaksud sejak masa alpha dan beta sebelum tiba di belahan dunia yang lain. Namun tidak sedikit pula yang justru menahan diri, menjadikannya sebagai region rilis terakhir yang tersedia. Untuk urusan terakhir ini, hal inilah yang terjadi dengan game mobile racikan Yoko Taro dan Square Enix – NieR Reincarnation. Berita baiknya? Penantian tersebut selesai.

Setelah tersedia secara resmi untuk belahan dunia yang lain dalam waktu yang sangat lama, NieR Reincarnation akhirnya bisa diunduh secara resmi via perangkat mobile di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Rilis Asia Tenggara ini sendiri berdiri di bawah bendera Komoe Game. Untuk merayakannya, akan ada event kolaborasi dengan NieR Automata hingga tanggal 25 Agustus 2022 mendatang. Tentu saja, ada limpahan beragam resource juga yang bisa Anda kejar jika Anda tertarik.

Anda bisa mencari dan mengunduh NieR Reincarnation ini langsung dari perangkat mobile berbasis Android ataupun iOS Anda. Bagaimana? Tertarik?